BACAKORANCURUP.COM - Presiden Donald Trump resmi menandatangani keputusan presiden (keppres) yang menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi Amerika Serikat.
Langkah ini mengubah kebijakan sebelumnya, yang mewajibkan pemerintah dan organisasi penerima dana federal untuk menyediakan layanan bahasa bagi penutur non-Inggris.
Keppres yang ditandatangani pada Sabtu, 1 Maret 2025, memberikan kebebasan kepada lembaga pemerintah dan organisasi yang menerima dana federal untuk menentukan apakah mereka masih ingin menyediakan layanan dalam berbagai bahasa atau hanya menggunakan bahasa Inggris.
Menurut Trump, kebijakan ini tidak hanya bertujuan memperlancar komunikasi, tetapi juga memperkuat identitas nasional dan menciptakan masyarakat yang lebih kohesif.
BACA JUGA:Pria Alami Depresi, Seperti Ini Gejala dan Tandanya !
BACA JUGA:Zelenskyi Merapat ke Eropa Pasca Ribut dengan Donald Trump
“Menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi akan mempererat nilai-nilai kebangsaan dan membuat administrasi pmerintahan lebih efisien,” bunyi perintah tersebut, seperti dilaporkan oleh Associated Press.
Lebih lanjut, Trump menekankan pentingnya bagi warga baru untuk belajar dan menggunakan bahasa Inggris agar lebih mudah beradaptasi.
“Mendorong pendatang baru untuk mengadopsi bahasa nasional akan mempercepat integrasi mereka ke dalam masyarakat dan membantu mereka mewujudkan impian Amerika,” ujar Trump dalam perintah eksekutifnya.
Trump juga menyoroti manfaat dari kebijakan ini, baik dari segi ekonomi maupun sosial.
Menurutnya, kemampuan berbahasa Inggris membuka lebih banyak peluang kerja, meningkatkan keterlibatan dalam komunitas, serta memungkinkan pendatang baru untuk berkontribusi lebih besar bagi negara.
Kebijakan serupa sebenarnya telah diterapkan di banyak negara bagian. US English, sebuah organisasi advokasi yang mendukung kebijakan ini, mencatat bahwa lebih dari 30 negara bagian di AS telah lebih dulu menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi mereka.
Namun, upaya untuk menerapkannya secara nasional selalu menghadapi hambatan politik selama bertahun-tahun. Berbagai rancangan undang-undang telah diajukan ke Kongres, tetapi belum ada yang berhasil disahkan.
Langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak, terutama komunitas Hispanik dan organisasi hak-hak sipil. Mereka menganggap kebijakan ini tidak memperhitungkan keberagaman budaya dan bahasa yang telah lama menjadi bagian dari sejarah Amerika Serikat.
Sejumlah pihak juga mengingatkan bahwa pemerintahan Trump sebelumnya telah menghapus versi bahasa Spanyol dari situs resmi Gedung Putih, sebuah tindakan yang hingga kini belum dibatalkan.