BACAKORANCURUP.COM - Pengembalian Anggaran Dana Desa (ADD) Sebelat Ulu tahap I tahun 2024 sebesar Rp 428 juta yang sebelumnya telah dilakukan penarikan oleh Pj Kades tak kunjung dikembalikan.
Sehingga Pj Kades tersebut terancam diproses secara hukum jika tidak juga mengembalikan uang negara tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lebong, Saprul SE mengatakan, bahwa sebelumnya pada bulan Juli yang lalu telah dilakukan mediasi bersama Pj Kades Seblat Ulu yang lama dengan Pj kades yang baru dan dihadiri oleh Kasi Datun Kejari Lebong.
“Ia sebelumnya terkait anggaran DD Seblat Ulu sudah dilakukan mediasi,” sampai Saprul.
BACA JUGA:Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Ditahan Israel
Adapun dalam mediasi yang telah dilakukan, mantan Pj Kades Seblat Ulu memang mengakui telah menarik DD tahap I tahun 2024 sebesar Rp 428 juta. Dari total tersebut baru menyalurkan BLT DD 2 bulan.
“Sementara untuk kegiatan lain yang anggarannya dari DD belum berjalan,” jelasnya.
Masih kata Saprul, pada saat itu juga Pj Kades yang lama siap menyerahkan anggaran DD tersebut kepada Pj Kades Sebelat Ulu yang baru yaitu Hazaras Eko Sukmana. Akan tetapi hingga saat ini janji untuk menyerahkan uang tersebut belum dilakukan oleh Pj Kades yang lama.
“Ia sampai saat ini uang belum juga diserahkan,” ucapnya.
Ditambahkan Saprul, terkait belum dikembalikannya anggaran DD oleh Pj Kades lama yang sebelumnya diberikan rentang waktu selama 15 hari sejak tanggal 24 Juli 2024. Oleh karena itulah, pihaknya telah kembali melayangkan surat kepada Pj Kades yang lama mempertanyakan untuk pengembalian anggaran tersebut.
“Namun belum ada jawaban dari yang bersangkutan,” tuturnya.
Ditegaskan Saprul, nantinya jika tidak ada tindak lanjut dari Pj yang lama, maka nantinya akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Sehingga nantinya yang bersangkutan bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum.
“Pastinya kita masih menunggu itikad baik dari yang bersangkutan,” tutupnya.
Data terhimpun, akibat ulah dari mantan Pj Kades tersebut, laju Pemerintahan Desa Sebelat Ulu menjadi terganggu. Termasuk kegiatan-kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan dari anggaran DD di tahun 2024 ini seperti pembangunan fisik, ketahanan pangan serta yang lainnya, juga belum bisa dilaksanakan.