Ada Kemunduran Jika UN Dikembalikan, Ini Kata PSPK

Reporter: Ari |

Editor: Radian |

Sabtu , 02 Nov 2024 - 20:36

Ilustrasi Net--

BACAKORANCURUP.COM - Jika Ujian Nasional (UN) di jenjang sekolah diberlakukan kembali, maka akan terjadi kemunduran budaya pendidikan. Ini sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Nisa Felicia.

Dirinya menilai, karena UN memiliki risiko tinggi karena mempengaruhi kelulusan anak dan reputasi sekolah. Sehingga, kata Nisa, banyak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan UN.

"Kita sudah melihat dampak buruknya seperti ada contek-contekan, bahkan itu dilegalisasi demi memastikan 100 persen itu lulus," kata Nisa saat ditemui di forum diskusi yang digelar PSKP di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Kemudian dirinya juga menyoroti dampak UN terhadap proses belajar anak. Ini karena menurutnya, kembalinya UN akan menghidupkan paradigma bahwa anak harus dipaksa untuk belajar demi mendapat nilai yang tinggi.

"Padahal kita udah bergeser ke paradigma yang belajar itu menyenangkan, belajar itu harus dari dorongan dalam diri," ucap Nisa. Oleh karena itu, ia menilai kembalinya UN hanya akan menimbulkan kemunduran dalam sektor pendidikan.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian menilai kembalinya UN atau tidak harus dipertimbangkan dengan fungsi dan tujuannya.

"Sebenarnya UN itu juga mungkin kita harus pertimbangkan apakah menjadi penentu kelulusan atau UN sebagai data dan informasi bagaimana peta kondisi pendidikan kita secara nasional menyeluruh," tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta belum lama ini.

Disisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, belum memutuskan apakah UN akan kembali diadakan atau tidak. Ia mengatakan masih akan menampung aspirasi dari banyak pihak sebelum mengambil keputusan.

Mu'ti akan mempertimbangkan semua kebijakan yang dibuat dengan seksama dan hati-hati. Salah satunya, kata dia, perlu atau tidaknya diadakan UN.

Untuk saat ini UN sudah resmi dihapuskan pada pada kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

"Jadi soal Ujian Nasional, soal zonasi, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kami lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati," ujar Mu'ti di Kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta Selatan, Senin 21 Oktober 2024.

ada kemunduran jika un dikembalikan, ini kata pspk                            bacakorancurup.com - jika ujian nasional (un) di jenjang sekolah diberlakukan kembali, maka akan terjadi kemunduran budaya pendidikan. ini sebagaimana disampaikan direktur eksekutif pusat studi pendidikan dan kebijakan (pspk), nisa felicia.
dirinya menilai, karena un memiliki risiko tinggi karena mempengaruhi kelulusan anak dan reputasi sekolah. sehingga, kata nisa, banyak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan un.
"kita sudah melihat dampak buruknya seperti ada contek-contekan, bahkan itu dilegalisasi demi memastikan 100 persen itu lulus," kata nisa saat ditemui di forum diskusi yang digelar pskp di djakarta theatre, jakarta pusat, pada rabu, 30 oktober 2024.
kemudian dirinya juga menyoroti dampak un terhadap proses belajar anak. ini karena menurutnya, kembalinya un akan menghidupkan paradigma bahwa anak harus dipaksa untuk belajar demi mendapat nilai yang tinggi.
baca juga:tenaga arsiparis di rejang lebong masih kurang
baca juga:slb gencarkan pengembangan bakat dan potensi siswa
"padahal kita udah bergeser ke paradigma yang belajar itu menyenangkan, belajar itu harus dari dorongan dalam diri," ucap nisa. oleh karena itu, ia menilai kembalinya un hanya akan menimbulkan kemunduran dalam sektor pendidikan.
sementara itu, ketua komisi x dpr, hetifah sjaifudian menilai kembalinya un atau tidak harus dipertimbangkan dengan fungsi dan tujuannya.
"sebenarnya un itu juga mungkin kita harus pertimbangkan apakah menjadi penentu kelulusan atau un sebagai data dan informasi bagaimana peta kondisi pendidikan kita secara nasional menyeluruh," tuturnya di kompleks parlemen, senayan, jakarta belum lama ini.
disisi lain, menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) ri, abdul mu’ti, belum memutuskan apakah un akan kembali diadakan atau tidak. ia mengatakan masih akan menampung aspirasi dari banyak pihak sebelum mengambil keputusan.
mu'ti akan mempertimbangkan semua kebijakan yang dibuat dengan seksama dan hati-hati. salah satunya, kata dia, perlu atau tidaknya diadakan un.
untuk saat ini un sudah resmi dihapuskan pada pada kepemimpinan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nadiem makarim.
"jadi soal ujian nasional, soal zonasi, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. nanti kami lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati," ujar mu'ti di kantor kemendikbud ristek, jakarta selatan, senin 21 oktober 2024.

Tag

Share