Pendaftar PLD 2025 Wajib Tahu, Kewajiban yang Harus Dijalankan Seorang PLD

Reporter: Ari |

Editor: Radian |

Senin , 27 Jan 2025 - 11:00

pendamping lokal desa--

9. Pihak Kedua terbukti menjadi pengurus partai politik, anggota legislatif, kepala daerah, atau kepala desa.

10. Pihak Kedua memiliki pekerjaan rangkap dengan penghasilan tetap dari APBN atau APBD.

11. Adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kontrak kerja.

Dengan memahami ketentuan ini, calon pendamping desa diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

pendaftar pld 2025 wajib tahu, kewajiban yang harus dijalankan seorang pld                            bacakorancurup.com - bagi calon pendaftar pendamping desa tahun 2025, memahami isi kontrak kerja yang harus dipatuhi merupakan hal penting.
umumnya, kontrak kerja atau surat perjanjian kerja (spk) antara pejabat pembuat komitmen (ppk) dan pendamping lokal desa berlaku selama satu tahun anggaran, dimulai pada 1 januari hingga 31 desember, dengan kemungkinan pembaruan setiap tahun.
akan tetapi, pembaruan kontrak tidak akan diberikan kepada mereka yang gagal memenuhi kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam kontrak kerja.
dalam spk, khususnya pasal 8 tentang pemutusan perjanjian kerja, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan penghentian kontrak bagi pendamping desa. berikut adalah alasan-alasan pemutusan kontrak tersebut:
baca juga:tips sehat mengkonsumsi buah dengan tepat, langsung dari pakarnya
baca juga:benarkah pembuatan dan perpanjangan sim bisa dari rumah? ini penjelasannya
1. pihak kedua meninggal dunia.
2. pihak kedua mengundurkan diri dengan pemberitahuan satu bulan sebelumnya dan menyelesaikan tugas yang ada.
3. pihak kedua mengalami sakit yang menghalangi pekerjaan selama tiga bulan berturut-turut.
4. pihak kedua absen tanpa keterangan selama 10 hari berturut-turut atau 20 hari dalam setahun.
5. pihak kedua tidak memenuhi standar evaluasi kinerja yang ditentukan.
6. pihak kedua menerima tiga surat peringatan (sp) tertulis dari ppk.
7. piha kedua melakukan pelanggaran kode etik.
8. pihakkedua dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan keputusan hukum tetap.
9. pihak kedua terbukti menjadi pengurus partai politik, anggota legislatif, kepala daerah, atau kepala desa.
10. pihak kedua memiliki pekerjaan rangkap dengan penghasilan tetap dari apbn atau apbd.
11. adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kontrak kerja.
 
dengan memahami ketentuan ini, calon pendamping desa diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran CURUP EKSPRESS 29 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan