BKN Terbitkan SE Terkait Mekanisme dan Persyaratan Peralihan PPPK Menjadi PNS!

Reporter: Nicko |

Editor: |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 14:30

1] Telah menjalani masa perjanjian kerja minimal satu tahun.

2] Memiliki predikat kinerja minimal “Baik” dalam satu tahun terakhir.

3] Tidak sedang dalam proses peradilan karena dugaan tindak pidana.

4] Tidak dalam pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin oleh pejabat yang berwenang.

5] Tidak mengajukan upaya keberatan atau banding administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

6] Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Ketentuan mengenai proses peradilan dalam poin ketiga di atas mencakup status tersangka dalam tindak pidana.

Baik yang bersangkutan ditahan atau tidak ditahan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

PPK atau PyB diwajibkan memberikan surat persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan lengkap diterima.

Selain itu, tembusan surat persetujuan atau penolakan harus disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagai bentuk laporan administratif.

Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap PPPK yang ingin beralih status menjadi PNS telah memenuhi standar kompetensi dan integritas yang ditetapkan.

Sehingga diharapkan proses seleksi CPNS PPPK yang bersangkutan berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Jadi peralihan status PPPK menjadi PNS harus melalui seleksi CPNS terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan dari PPK atau PyB.

bkn terbitkan se terkait mekanisme dan persyaratan peralihan pppk menjadi pns!                            bacakorancurup.com - sesuai dengan undang-undang asn nomor 20 tahun 2023, pegawai aparatur sipil negara (asn) terdiri atas pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
pns adalah warga negara indonesia yang diangkat sebagai pegawai asn secara permanen oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
sedangkan pppk adalah pegawai asn yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan.
mereka sama-sama berhak mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
baca juga:ini 6 perbedaan spmb dan ppdb
baca juga:sebut shgb dan shm laut hanya ada di desa kohod dan karangsari
perbedaan mendasarnya terletak pada perjanjian kerjanya, pns bersifat permanen, sedangkan pppk terbatas pada jangka waktu tertentu.
meski sama-sama sebagai pegawai asn, apakah pppk bisa beralih status menjadi pns? jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah bisa, tetapi dengan mekanisme dan persyaratan tertentu yang sudah diatur oleh pemerintah.
salah satunya adalah dengan diterbitkannya surat edaran nomor 14 tahun 2024 oleh badan kepegawaian negara (bkn).
se bkn tersebut mengatur persyaratan dan mekanisme pemberian persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian (ppk) atau pejabat yang berwenang (pyb) bagi pppk yang ingin melamar seleksi cpns.
berdasarkan aturan ini, pppk yang hendak mengikuti seleksi cpns diwajibkan memperoleh persetujuan dari ppk atau pyb secara hierarkis sebelum mendaftar.
untuk itu, pppk harus mengajukan surat permohonan resmi sesuai dengan format yang telah ditentukan.
selain itu, ppk atau pyb hanya dapat memberikan persetujuan jika pppk memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya:
 
1] telah menjalani masa perjanjian kerja minimal satu tahun.
2] memiliki predikat kinerja minimal “baik” dalam satu tahun terakhir.
3] tidak sedang dalam proses peradilan karena dugaan tindak pidana.
4] tidak dalam pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin oleh pejabat yang berwenang.
5] tidak mengajukan upaya keberatan atau banding administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
6] tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 
ketentuan mengenai proses peradilan dalam poin ketiga di atas mencakup status tersangka dalam tindak pidana.
baik yang bersangkutan ditahan atau tidak ditahan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.
ppk atau pyb diwajibkan memberikan surat persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan lengkap diterima.
selain itu, tembusan surat persetujuan atau penolakan harus disampaikan kepada kepala bkn atau kepala kantor regional bkn sebagai bentuk laporan administratif.
aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pppk yang ingin beralih status menjadi pns telah memenuhi standar kompetensi dan integritas yang ditetapkan.
sehingga diharapkan proses seleksi cpns pppk yang bersangkutan berjalan dengan transparan dan akuntabel.
jadi peralihan status pppk menjadi pns harus melalui seleksi cpns terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan dari ppk atau pyb.