Dewan Kota Usul PPPK Tahap 3

BACAKORANCURUP.COM- Dilingkungan Pemerintah Kota  Bengkulu saat ini terdapat sekitar 300 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang gagal mengikuti penerima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Baik tahap ke I maupun tahap ke II. 

Hal ini dikarenakan masa kerja di pemerintahan masih kurang 2 tahun.  Menanggapi nasib PTT tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Rodi, meminta agar Pemerintah Kota Bengkulu dapat mengusulkan kembali peluang penerimaan pada tahap III.

"Saat ini ada beberapa PTT yang bekerja di DPRD belum bisa ikut tahap II karena masa kerja mereka belum dua tahun. Nasib mereka belum jelas, jadi gaji mereka inisiatif kami sendiri  masing-masing anggota dewan," ujar Rodi. 

Dalam hal ini dewan berharap agar tidak ada PTT yang dirumahkan karena akan mempengaruhi perekonomian para PTT tersebut. Untuk itu pemkot diminta mengupayakan agar ada mekanisme kerja yang jelas terhadap para PTT baik melalui outsourcing ataupun kontrak kerja. 

"Harapannya agar dibuka kembali peluang dan mereka diprioritaskan, kalau dirumahkan kasihan mereka tidak ada pekerjaan," tukasnya. 

BACA JUGA:239 Kepala Daerah Terpilih Cek Kesehatan di Kantor Kemendagri

BACA JUGA:Launching Perdana MGB Sasar 27 Sekolah

Sebelumnya, pemkot telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat tentang nasib PTT yang belum 2 tahun bekerja. Dimungkinkan peluang akan kembali dibuka pada akhir tahun 2025 mendatang untuk dibuka seleksi PPPK tahap ke III. Pemkot sendiri juga telah menjanjikan sembari menunggu peluang kembali dibuka, para PTT ini tetap dipekerjakan dengan SK kontrak dari OPD masing-masing. 

Penjabat (Pj) Sekda kota, Eko Agusrianto menambahkan pihaknya telah melakukan kunjungan kerja dengan KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Para PTT yang belum 2 tahun ini bisa dialihkan melalui sistem outsourcing sehingga pembiayaan diluar belanja pegawai. Namun pihaknya masih menunggu adanya aturan terbaru terkait nasib PPT ini. 

"Bisa jadi untuk sementara ini dirumahkan atau seperti apa kita masih menunggu kebijakan berikutnya," imbuhnya.