Mekanisme Seleksi PPPK 2025 Kabarnya Diubah, Tanpa Honorer?n

BACAKORANCURUP.COM - Mekanisme seleksi PPPK 2025 kabarnya akan diubah. Karena itulah sampai saat ini, pemerintah berupaya menyelesaikan penataan honorer melalui jalur pengangkatan PPPK maupun paruh waktu.

Karena itu saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pun menggencarkan program pendidikan profesi guru (PPG).

Menurut Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTK dan PG) Nunuk Suryani, honorer yang ada di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) diselesaikan sesuai dengan KepmenPAN-RB 348 Tahun 2024. 

Untuk honorer yang tidak di database BKN akan ada mekanisme lain yang sedang didiskusikan dengan Panselnas.

"Kami berkomitmen mencari solusi bagi teman-teman guru honorer yang belum terakomodasi di seleksi PPPK 2024 tahap 1. Namun, semua tergantung skenario KemenPAN-RB," kata Nunuk. 

BACA JUGA:Sah, 17 Kabupaten Kota di Sumatera Utara Sudah Terbentuk, Ada Samosir hingga Gunung Sitoli

BACA JUGA:Tagar #IndonesiaGelap Viral di Media Sosial, Warganet Soroti Kebijakan Pemerintah

Lantas, apakah sisa R1 (P1) masih tetap diprioritaskan pada seleksi PPPK 2025?

Dirjen Nunuk mengatakan, ada perubahan signifikan penerimaan CASN 2025. Menurutnya, Kemendikdasmen tidak lagi dalam kapasitas mengajukan usulan kebutuhan guru dan tendik. Usulannya langsung dari masing-masing pemda.

Detailnya KemenPAN-RB yang tahu, makanya kalau dibilang apakah sisa P1 akan diakomodasi di PPPK 2025, saya belum tahu," ujarnya. 

Dalam berbagai kesempatan, Dirjen Nunuk mendorong para guru untuk ikut PPG. Itu karena kebijakan seleksi PPPK ke depan akan mengutamakan lulusan PPG.

Sebagai pengingat, seleksi PPPK 2024 belum mengakomodasi semua peserta prioritas satu (P1). Banyak yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi tahap 1, terutama guru swasta berstatus R1D. P1 merupakan guru lulus passing grade PPPK 2021.

R1D adalah guru prioritas (P1) dari sekolah swasta. Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah (FGLPG Dikmen) Provinsi Jawa Tengah Nadzif Eko Nugroho mengatakan R1D banyak yang tersisa.

Mereka bahkan sudah sowan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), katanya R1 tidak masuk dalam daftar optimalisasi.