Trump Teken Perintah Eksekutif untuk Bubarkan Departemen Pendidikan AS

BACAKORANCURUP.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif untuk membubarkan Departemen Pendidikan AS. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan kendali pendidikan kepada masing-masing negara bagian. 

"Kami akan menutupnya secepat mungkin. Departemen ini tidak memberikan manfaat bagi kita. Pendidikan harus kembali ke negara bagian, di mana tempatnya seharusnya," ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis, 20 Maret 2025, sore waktu setempat. 

Departemen Pendidikan AS telah berdiri sejak 1979 dan tidak bisa langsung ditutup tanpa persetujuan Kongres. Namun, perintah eksekutif ini memungkinkan pemerintah mengurangi anggaran dan jumlah pegawai secara signifikan, yang berpotensi melemahkan peran departemen tersebut. 

Trump berpendapat bahwa sistem pendidikan AS saat ini tidak efisien dan tertinggal dibandingkan Eropa dan China. Dengan membubarkan departemen ini, ia ingin mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan standar pendidikan. 

Sebagai bagian dari reformasi besar-besaran, pemerintah telah mengurangi jumlah pegawai birokrasi hingga 50%, dengan separuhnya menerima tawaran pemutusan kerja sukarela. 

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi pemerintahan yang didukung oleh Elon Musk, miliarder teknologi yang kini memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). 

Sebagai tindak lanjut, Trump memerintahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk segera menyiapkan transisi agar negara bagian dapat mengambil alih kendali penuh atas sistem pendidikan mereka. 

Departemen Pendidikan AS didirikan pada masa Presiden Jimmy Carter dengan tujuan menyatukan berbagai program pendidikan federal.  

Sebagaimana ditulis oleh AFP (Agence France-Presse), departemen ini memiliki beberapa peran penting seperti, mengumpulkan data pendidikan dan menyebarluaskan hasil penelitian, menyalurkan dana bantuan federal ke sekolah-sekolah, dan menegakkan kebijakan anti-diskriminasi dalam pendidikan.Meskipun pemerintah federal hanya menyumbang 13% dari total anggaran pendidikan di AS, dana ini sangat penting bagi sekolah berpenghasilan rendah dan siswa berkebutuhan khusus. 

Keputusan Trump mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk politisi Partai Demokrat dan kelompok pemerhati pendidikan. Mereka khawatir langkah ini akan berdampak buruk bagi siswa yang bergantung pada bantuan federal. 

Namun, Gedung Putih memastikan bahwa beberapa program utama, seperti pinjaman mahasiswa dan bantuan bagi siswa kurang mampu, akan tetap berjalan meski dalam skala lebih kecil. 

Sebelumnya, pemerintahan Trump juga berusaha membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), tetapi kebijakan tersebut dihentikan oleh pengadilan karena dianggap berpotensi melanggar Konstitusi AS. 

Kini, rencana pembubaran Departemen Pendidikan AS bergantung pada Kongres. Jika Kongres menolak, maka kebijakan ini mungkin tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.