Koperasi Desa dan Kelurahan Cegah Rentenir dan Tengkulak

BACAKORANCURUP.COM - Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengklaim bahwa kehadiran koperasi desa dan kelurahan bisa mencegah semakin menjamurnya rentenir dan tengkulak. Hal ini berkaitan dengan panjangnya rantai pasok, terutama pada distribusi produk pertanian dan hasil tani.

"(Presiden Prabowo Subianto) ingin memangkas rantai pasok yang panjang, dari produsen ke rakyat desa itu panjang sekali, ini akan dipangkas, jadi produsen langsung ke koperasi," kata Zulhas pada konferensi pers di Jakarta, Senin, 14 April 2025.

Pemangkasan rantai pasok ini turut memunculkan adanya rentenir dan tengkulak, seperti pada penyaluran pupuk, LPG, hingga calo KUR.

"Ada sembako, klinik, nanti ada di desa. Orang desa tidak perlu lagi nanti ke Jakarta atau ke kota. Nanti di desa untuk yang sederahana, bisa diselesaikan di desa," paparnya.

Dengan begitu, sebagaimana disampaikannya, Presiden Prabowo tidak ingin desa itu tidak berkembang, tidak ingin petani ada yang susah, ingin petani makmur, ingin desanya maju, ingin nelayannya maju."

Ia memastikan ketika koperasi desa ini resmi berjalan.

"Tidak ada ruang lagi (rentenir dan tengkulak berkembang). Pupuk sudah di kopdes, gabah-gabah nanti kopdes yang tangani. Apa lagi yang dia mau main?" kata Zulhas.

Menurutnya, perbaikan sistem ini penting untuk memberantas rentenir dan tengkulak.

"Karena kalau tindakan-tindakan saja, tidak menyelesaikan. Kita bangun sistem yang kuat melalui kopdes ini sehingga nanti yang lain bisa dieliminir," tuturnya.

Nantinya pada koperasi desa dan kelurahan ini akan terintegrasi empat zona yang dinaungi oleh empat kementerian, di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pertanian.

"Empat zona ini juga akan melakukan pertumbuhan langsung dan membangun koperasi masing-masing," tuturnya.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga akan berpartisipasi dengan membangun apotek dan klinik desa untuk menjangkau lebih luas akses kesehatan masyarakat.

"Kemenkes sudah punya 54 ribu klinik, itu tinggal kita integrasikan. Kita perkuat ke Mendagri datanya, koperasi kita itu ternyata sudah banyak, bahkan banyak sekali ada yang 60 ribu," katanya.