Ini Soal Gaji-Loker Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Kata Zulhas

BACAKORANCURUP.COM - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih Zulkifli Hasan angkat bicara terkait lowongan kerja serta gaji pengurus Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Menurut Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas ini, gaji pengurus Kopdeskel Merah Putih akan diputuskan oleh pengurus koperasi.

Dia yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan ini menerangkan lowongan kerja (loker) untuk Kopdeskel Merah Putih yang beredar di media sosial dipastikan tidak benar alias hoaks.

"Untuk gaji nanti akan diputuskan oleh pengurus koperasi. Jadi kalau ada, saya lihat sekarang banyak di medsos-medsos, banyak video-video itu dicari tenaga kerja, nggak ada. Itu hoaks," kata Zulhas.

Dia juga memastikan, bahwa pemerintah tidak pernah memungut biaya apapun ke masyarakat dalam program tersebut.

BACA JUGA:Wamenkop Yakini Koperasi Merah Putih Mampu Tekan Kemiskinan Ekstrim di Desa/Kelurahan

BACA JUGA:60 Ribu Lebih Desa Sudah Bentuk Koperasi Merah Putih, Ada Apa di Balik Gerakan Masif Ini ?

Untuk itu, Zulhas meminta kepada masyarakat yang mengetahui atau terjebak dalam loker bodong itu untuk segera melaporkan ke polisi.

"Tolong siapapun yang mengatasnamakan Koperasi Desa Merah Putih, minta uang, cari tenaga kerja yang pungut uang, nggak ada. Laporin ke polisi terdekat. Tidak ada. Menawarkan jasa, menawarkan A B C D, minta duit, lapor polisi terdekat tidak ada, pungut-memungut, tidak ada.

Nanti akan ada resmi dari Satgas Koperasi Desa Merah Putih," terang Zulhas.

Selain itu, dia menyebut pemerintah juga akan menempatkan sekitar 2-3 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memeriksa terkait pembukuan serta pelaporan keuangannya. Zulhas memastikan loker Kopdeskel Merah Putih saat ini belum tersedia, kecuali musyawarah desa khusus (musdesus) memutuskan untuk buka loker.

"Nanti pemerintah yang akan mengasih itu dari PPPK. Jadi sudah ada pegawai, nanti diangkat, itu yang akan ditempatkan. Jadi nggak ada itu. Iklan dicari, dicari, dicari itu hoaks. Lapor polisi kalau minta duit," imbuh Zulhas.

Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan lowongan untuk program tersebut belum dibuka. Sebab, saat ini masih proses pembentukan kelembagaan.

"Belumlah, ini kan sekarang baru pembentukan kelembagaannya, Juli kita baru umumkan nanti dari Juli kita ada persiapan model bisnisnya, skema pembiayaannya, terus kemudian segala macam. Oktober baru operasional, baru tuh ngomong soal kebutuhan, tapi kan pasti start kegiatan usaha pasti dari bertahap," kata Ferry saat ditemui di Gedung DPR RI.