Pemindahan ASN ke IKN Ditunda Karena Ini

ist Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.--

BACAKORANCURUP.COM - Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke (IKN ditunda lagi hingga Januari 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum pemindahan ibukota dilakukan.

Menanggapi hal ini, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan masih banyak piranti-piranti pendukung yang harus disiapkan untuk bisa bertugas di IKN.

"Kalau saya yang sudah beberapa kali mengadakan rapat di sana, namun belum bisa menggunakan kantor Kemenko PMK," ungkap Muhadjir ketika ditemui di Jakarta, 8 Oktober 2024. 

BACA JUGA:Mini Ekspose, Oleh: Dahlan Iskan

BACA JUGA:Soal Laporan ASN Tak Netral,Bawaslu Panggil Terlapor untuk Klarifikasi

"Saat ini masih harus pinjam di salah satu Kemenko yang mungkin itu bukan untuk tempatnya Kemenko PMK," paparnya. 

Selain itu, kementerian atau lembaga teknis yang berada di bawah Kemenko PMK juga perlu untuk bisa seluruhnya berpindah ke IKN untuk bisa bekerja di ibu kota baru tersebut. 

"Kemudian juga kementerian-kementerian teknis dan badan atau lembaga pemerintahan yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK kan juga harus berada di sana juga kalau kita memang mau bekerja di IKN," lanjutya. 

Kendati demikian, Muhadjir mengaku memang sudah bolak-balik bertugas dan menggelar rapat di IKN. 

"Saya secara informal sebetulnya sudah berada di sana, wira-wiri, kan banyak acara di IKN. Saya sudah mengadakan rapat koordinasi tiga kali di sana, baik itu internal maupun lintas kementerian," paparnya.

Salah satu agenda rapat yang dibahasnya mengenai pemberdayaan masyarakat sekitar IKN sehingga tidak hanya menjadi penonton di kampung halamannya. 

"Kemarin kami rapatkan dengan mengundang seluruh camat, dua bupati PPU dan Ketanegara," ungkapnya. 

"Kemudian juga ada wakil dari pemerintah Provinsi Kaltim untuk membahas gimana ke depan untuk menyiapkan SDM di sekitar IKN harus menjadi tulang punggung dari proses administrasi dan birokrasi dan pengelolaan yang lain di IKN. Jangan sampai mereka menjadi penonton, yang datang dari Jakarta," tandasnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan