Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

dok/ce Presiden RI HM Soeharto.--
BACAKORANCURUP.COM - Wacana pengusulan Presiden ke-2 RI HM Soeharto sebagai pahlawan nasional memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Di tengah perdebatan yang kian tajam, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyerukan pentingnya membangun dialog rekonsiliatif agar perbedaan pandangan bisa menemukan jalan tengah.
"Semuanya harus ada dialog dan titik temu perspektif kita menghargai tokoh-tokoh bangsa yang memang punya sisi-sisi yang tidak baik, tapi juga ada banyak sisi-sisi baiknya," kata Haedar kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Selasa, 22 April 2025.
Haedar tak secara eksplisit mengungkapkan sikap PP Muhammadiyah terkait kelayakan gelar pahlawan bagi Soeharto yang saat ini tengah diusulkan oleh Kementerian Sosial RI.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemberian gelar serupa kepada Presiden pertama RI Soekarno juga pernah menuai kontroversi.
"Dulu kita kontroversi soal Bung Karno sampai kemudian waktu itu terlambat diberi gelar pahlawan, padahal beliau adalah tokoh sentral, proklamator dan sebagainya," tutur Haedar.
Menurutnya, ada juga tokoh-tokoh dari kekuatan masyarakat seperti Mohammad Nasir, Buya Hamka, yang waktu itu sulit diberi penghargaan tapi akhirnya bisa.
Berkaca dari catatan sejarah itu, kata Haedar, kini sudah saatnya bangsa ini mulai membuka ruang dialog rekonsiliatif untuk menyelesaikan kebuntuan sejarah melalui mekanisme ketatanegaraan yang sesuai.
"Ke depan coba bangun dialog untuk rekonsiliasi, lalu dampak dari kebijakan-kebijakan yang dulu berakibat buruk pada HAM dan sebagainya, itu diselesaikan dengan mekanisme ketatanegaraan yang tentu sesuai koridornya," ucap Haedar.
Sehingga semuanya tidak saling tarik ulur yang kontradiktif dan menghilangkan potensi bangsa. Anda sudah tahu, nama Soeharto masuk dalam daftar usulan gelar pahlawan nasional yang diajukan Kementerian Sosial.
Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pengusulan tersebut berasal dari masyarakat, melalui berbagai forum, termasuk seminar dan pendapat sejarawan.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Istana Prasetyo menilai tak ada yang salah dengan usulan tersebut.
"Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita," ujarnya kepada di Komplek Istana Kepresidenan, kemarin.
Namun di sisi lain, Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) yang terdiri dari koalisi masyarakat sipil dan keluarga korban pelanggaran HAM menyatakan penolakan terhadap usulan itu.
Mereka juga menyebut belum menerima respons resmi dari Kemensos terkait surat terbuka penolakan yang telah dilayangkan.