Menteri ATR/BPN Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Kepala Daerah untuk Sukseskan Program Pertanahan dan Tata Ruang

BACAKORANCURUP.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid baru-baru ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi ini terutama dalam menyukseskan program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan pada kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II, yang berlangsung di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu 25 Juni 2025.

BACA JUGA:Apakah Sertipikat Elektronik mu Datanya Sah? Cek Validasi Sekarang, Begini Caranya!

Dalam arahannya, Menteri Nusron menyebut bahwa kerja sama dengan kepala daerah sangat krusial, terutama dalam tiga aspek utama: Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, serta Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang.

"Kami membutuhkan kolaborasi dengan para kepala daerah minimal di tiga titik. Pertama, Reforma Agraria. Nomor dua adalah Pengadaan Tanah. Nomor tiga adalah penataan dan pengelolaan tata ruang. Ini mutlak dibutuhkan kolaborasi," tegas Nusron Wahid.

BACA JUGA:7 Desa Dapat Jatah 350 Sertipikat PTSL

Ia juga menjelaskan, peran penting kepala daerah sebagai ex-officio Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah. Menurutnya, kepala daerah memegang kendali dalam menentukan subjek penerima tanah, sedangkan ATR/BPN akan menetapkan objeknya dan mengeksekusi program tersebut.

"Bapak/Ibu yang bisa menentukan subjek penerimanya, kami yang menentukan objeknya, dan kami yang kemudian mengeksekusi program Reforma Agraria. Kunci sukses Reforma Agraria itu ada di Bapak dan Ibu sekalian," tandasnya.

BACA JUGA:Ayo..Beralih ke Sertipikat Tanah Elektronik, Ada Banyak Manfaat

Menteri Nusron menambahkan bahwa tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan program pertanahan akan sulit tercapai secara optimal. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

"Dengan sinergi yang kuat, target-target pertanahan dan tata ruang tidak hanya berhenti sebagai angka di atas kertas, tetapi terwujud nyata dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan perekonomian daerah," jelasnya.

BACA JUGA:Sertipikat Tanah Sekarang Berbentuk Elektronik

Dalam forum yang dimoderatori oleh Wakil Rektor IV IPDN bidang Kerja Sama, Suhajar Diantoro, Menteri Nusron mengajak para kepala daerah untuk memahami peran strategis mereka dalam mengimplementasikan kebijakan pertanahan dan tata ruang di wilayah masing-masing. Hal ini, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya membangun Indonesia secara merata dan berkelanjutan.

Orientasi kepemimpinan ini berlangsung sejak 22 hingga 26 Juni 2025 dan diikuti oleh 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 yang belum sempat mengikuti kegiatan serupa pada gelombang sebelumnya.