NPHD Pemilu di Kepahiang Belum Ada Kejelasan

NICKO/CE Bupati saat diwawancara media usai deklarasi damai.--

KEPAHIANG, CE - Hingga saat ini diketahui, naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pembiayaan Pemilu di Kepahiang juga belum ditandatangani. Bahkan disinyalir soal NPHD di Kabupaten Kepahiang belum ada kejelasan.

Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM IPU saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Dimana sampai saat ini, memang belum ada penandatanganan antara Pemkab, Dewan dan juga penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu terkait dengan NPHD tersebut. Sehingga bisa dikatakan, sampai saat ini belum ada kejelasan, apakah anggaran Pemilu di Kepahiang akan ditambah, atau tidak.

"Sejauh ini kita belum ada melaksanakan penandatangan NPHD. Artinya belum ada kesepakatan terkait dengan anggaran hibah yang diberikan itu. Akan tetapi hingga saat ini, anggaran yang ada memang belum tahu bisa ditambah atau tidak," ujarnya.

Dijelaskan bupati, sampai saat ini anggaran yang disediakan untuk hibah Pemilu di Kepahiang Rp 23 juta. Untuk KPU Rp 17 juta, dan untuk Bawaslu Rp 6 juta. Namun meski demikian dikatakan bupati, pihaknya masih mencari celah untuk meningkatkan anggaran tersebut.

BACA JUGA:APBD Rp 283,6 Miliar, 9 OPD Rapot Merah

BACA JUGA:Pembuatan Peta Kelurahan Mulai Tahap Penyusunan Dokumen, Masih Ada Sengketa soal Tapal Batas

"Saya sejujurnya sangat mendukung ada kenaikan anggaran untuk hibah Pemilu tersebut. Namun dengan kondisi saat ini, bagaimana kita mau menaikkan anggaran hibah tersebut. Akan tetapi kita akan tetap upayakan, agar anggaran Pemilu yang ada bisa disepakati bersama," jelas bupati.

Bupati juga menegaskan, jika sampai waktunya nanti memang anggaran hibah Pemilu tidak bisa ditambah. Pihaknya juga siap menjelaskan segala kondisi yang memang saat ini sedang terjadi di Kepahiang, khususnya persoalan keuangan kabupaten.

"Jika sampai waktunya nanti kita tidak menemui jalan keluar, atau tidak bisa mengikuti permintaan KPU dan Bawaslu untuk menambah anggaran hibah. Kita akan serahkan semuanya kepada Kemendagri. Yang jelas saya selaku kepala daerah, akan menjelaskan apa adanya terkait anggaran yang dimiliki Kabupaten Kepahiang saat ini," tutup bupati.

Seperti yang sudah diketahui, anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diberikan untuk KPU dan Bawaslu totalnya Rp 23 miliar, yakni Rp 17 miliar untuk KPU dan Rp 6 miliar untuk Bawaslu. Hanya saja dengan jumlah tersebut, nampaknya KPU dan Bawaslu menilai anggaran tersebut tak cukup untuk serangkaian kegiatan Pemilu. Bahkan disinyalir, kegiatan Pilkada pada serangkaian kegiatan Pemilu itu tak dapat berjalan maksimal. (CE3)