Dinas PU Rejang Lebong Harus Pangkas Proyek Fisik Lebih dari Rp 100 Miliar

BACAKORANCURUP.COM – Dampak dari kebijakan pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 mulai terasa nyata di Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu sektor yang paling merasakan penyesuaian drastis adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU), yang harus memangkas anggaran pembangunan fisik hingga lebih dari Rp 100 miliar.

Pj Sekda Rejang Lebong, Elva Mardiana, menjelaskan bahwa pemotongan TKD mengubah secara signifikan kemampuan fiskal daerah. Jika sebelumnya Pemkab menerima sekitar Rp 1,2 triliun, pada tahun 2026 proyeksinya hanya sekitar Rp 800 miliar. Kondisi ini membuat pembangunan infrastruktur tidak bisa berjalan seperti biasanya.

“Dengan adanya pemangkasan dana transfer dari pusat, kita terpaksa melakukan efisiensi. Untuk kegiatan fisik tahun 2026, Dinas PU sudah terpangkas anggarannya lebih dari Rp 100 miliar,” ujar Elva.

BACA JUGA:Polres Intensifkan Pengawasan Harga Sembako di Pasar Tradisional

BACA JUGA:Inspektorat Rejang Lebong Kejar Penyelesaian TGR Temuan BPK 2004–2024, Fokus Materi dan Administrasi

Selain proyek fisik, penyesuaian anggaran juga berimbas pada aspek lain seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Meski tidak dirinci besarnya dalam pernyataan terbaru, Elva menegaskan bahwa seluruh kebijakan penghematan dilakukan untuk memastikan APBD tetap seimbang.

Untuk menutupi kekurangan akibat pemangkasan TKD, Pemkab kini menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor-sektor potensial.

“Kita melakukan perhitungan kemampuan keuangan daerah secara menyeluruh. Ke depan, PAD harus kita genjot supaya pelayanan publik dan pembangunan prioritas tetap bisa dilaksanakan,” tutur Elva.

Kendati anggaran pembangunan dipangkas besar-besaran, Pemkab Rejang Lebong menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pelayanan publik. Penataan ulang skala prioritas menjadi langkah penting agar program utama tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan.

Dengan tantangan fiskal yang besar, sektor infrastruktur kini menjadi salah satu yang harus beradaptasi secara signifikan. Pemkab berharap adanya strategi pendapatan daerah yang lebih kuat agar pembangunan fisik dapat kembali bergerak optimal di tahun-tahun berikutnya.