3 Alasan Mahasiswa LPDP Tak Wajib Pulang ke Indonesia

Reporter: Ari |

Editor: Radian |

Minggu , 10 Nov 2024 - 22:32

Satryo Soemantri Brodjonegoro--

3. Tidak ada investasi pendidikan yang merugikan

Dalam hal ini, Satryo juga berpesan kepada masyarakat supaya tidak menganggap pemberian beasiswa pendidikan tinggi hingga ke luar negeri dengan menghimpun dana abadi dari APBN

Seperti program LPDP sebagai sesuatu yang merugikan, sebab investasi dalam bidang pendidikan tidak pernah memberikan kerugian.

"Memang menghabiskan duit? Tidak juga. Investasi pendidikan tidak pernah rugi. Jangan dihitung pulang atau tidak. Kalau dia di luar negeri berprestasi, membawa nama Indonesia dengan baik, kan juga baik, tidak ada masalah," tuturnya.

Sampai saat ini, hampir seluruh alumni LPDP sudah kembali pulang dan tidak ada data yang menyebutkan ada alumni yang ingin tinggal di luar negeri selamanya.

Untuk diketahui, beasiswa LPDP adalah beasiswa dari pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

3 alasan mahasiswa lpdp tak wajib pulang ke indonesia                             bacakorancurup.com - setelah sebelumnya menteri pendidikan tinggi, sains dan teknologi (mendikti saintek), satryo soemantri brodjonegoro mengungkapkan bahwa mahasiswa yang menerima lembaga pengelola dana pendidikan (lpdp) tidak wajib kembali ke indonesia.
kini satryo menjelaskan alasan mengapa mereka tidak harus kembali. salah satunya lantaran indonesia belum dapat menjamin pekerjaan bagi para alumni lpdp tersebut.
sampai dengan penghujung 2023, jumlah penerima beasiswa mencapai 9.964 orang, dan per juli 2024, tercatat 4.314 orang telah menerima beasiswa ini.
 
1. hanya asn atau tni, polri yang harus kembali ke indonesia
bagi penerima beasiswa yang bekerja di instansi pemerintahan diwajibkan kembali. karena memang selama ini, beasiswa lpdp juga diberikan kepada pns, tni, dan polri.
baca juga: anggaran lpdp diwacanakan naik
baca juga:yudisium ppg iain curup
"intinya kalau mereka yang awalnya dari instansi, ya harus pulang. selama mereka adalah pegawai dari institusi pemerintahan yang ada di indonesia. kemudian disekolahkan keluar untuk kembali lagi atau tugas belajar ya itu harus pulang," ungkap satryo usai rapat kerja bersama komisi x dpr ri di kompleks parlemen, jakarta, belum lama ini.
sementara bagi penerima beasiswa lpdp yang tidak berasal dari instansi pemerintahan atau bukan asn, satryo berpendapat pihaknya tidak masalah untuk memberikan keleluasaan mengenai batas kepulangan mereka ke tanah air.
 
2. wadah bagi lulusan luar negeri belum optimal
wadah sekaligus peluang untuk berkarya dan mengabdi sesuai keahlian para mahasiswa lulusan lpdp, menurutnya belum optimal di dalam negeri. sehingga, kepulangan para lulusan dengan gelar pendidikan tinggi asal luar negeri tersebut justru akan menjadi masalah bila pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka.
"kalau yang bukan dari instansi pemerintahan, kalau dari sisi kepatutan harus pulang. tapi, kita juga tahu kalau tidak punya kerjaan itu tidak baik dan kalau pemerintah tidak mampu memberi mereka pekerjaan juga jadi sulit. jadi, kami kasih waktu untuk terusin di sana cari pengalaman, perdalam lagi ilmunya," terang satryo.
 
3. tidak ada investasi pendidikan yang merugikan
dalam hal ini, satryo juga berpesan kepada masyarakat supaya tidak menganggap pemberian beasiswa pendidikan tinggi hingga ke luar negeri dengan menghimpun dana abadi dari apbn
seperti program lpdp sebagai sesuatu yang merugikan, sebab investasi dalam bidang pendidikan tidak pernah memberikan kerugian.
"memang menghabiskan duit? tidak juga. investasi pendidikan tidak pernah rugi. jangan dihitung pulang atau tidak. kalau dia di luar negeri berprestasi, membawa nama indonesia dengan baik, kan juga baik, tidak ada masalah," tuturnya.
sampai saat ini, hampir seluruh alumni lpdp sudah kembali pulang dan tidak ada data yang menyebutkan ada alumni yang ingin tinggal di luar negeri selamanya.
untuk diketahui, beasiswa lpdp adalah beasiswa dari pemerintah yang dikelola oleh kementerian keuangan (kemenkeu).