DPR RI Resmi Sahkan Revisi UU TNI, Berikut Poin Perubahannya !

Reporter: Lola |

Editor: Radian |

Sabtu , 22 Mar 2025 - 14:30

IST DPR RI sahkan RUU TNI, sumber foto dok. Media Indonesia--

1. Kementerian atau lembaga yang menangani koordinasi bidang politik dan keamanan negara

2. Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional

3. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan presiden dan kesekretariatan militer

4. Intelijen negara

5. Siber dan sandi negara

6. Lembaga Ketahanan Nasional

7. Badan Pencarian dan Pertolongan

8. Badan Narkotika Nasional

9. Lembaga Pengelola Perbatasan

10. Badan Penanggulangan Bencana

11. Badan Penanggulangan Terorisme

12. Keamanan Laut

13. Kejaksaan Republik Indonesia

14.Mahkamah Agung

dpr ri resmi sahkan revisi uu tni, berikut poin perubahannya !                            bacakorancurup.com - dewan perwakilan rakyat republik indonesia (dpr ri) telah resmi mengesahkan revisi undang-undang (uu) nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia (tni) menjadi undang-undang.
pengesahan ini dilakukan dalam sidang paripurna yang digelar di gedung dpr ri, jakarta, pada kamis (20/3/2025).
sidang tersebut dipimpin oleh ketua dpr ri, puan maharani, didampingi wakil ketua dpr ri sufmi dasco ahmad, adies kadir, dan saan mustopa.
saat meminta persetujuan, puan maharani bertanya kepada peserta rapat, "apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang ?" yang langsung dijawab dengan seruan "setuju !" oleh seluruh anggota sidang.
baca juga:rachel zegler dan kontroversi perannya sebagai snow white
baca juga:jelang lebaran, satgas pangan polres rejang lebong pastikan stok minyakita aman
lantas, apa saja perubahan utama dalam revisi uu tni ini ?
 
• jabatan tni aktif di kementerian dan lembaga sipil
salah satu perubahan yang paling mencolok dalam revisi uu tni ini adalah terkait pasal 47 mengenai posisi prajurit aktif di kementerian atau lembaga sipil.
dalam uu tni sebelumnya, prajurit tni hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah resmi mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan. namun, dalam revisi terbaru, tni aktif diperbolehkan untuk menduduki jabatan di 14 kementerian/lembaga tertentu.
 
berikut adalah daftar kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit tni aktif :
 
1. kementerian atau lembaga yang menangani koordinasi bidang politik dan keamanan negara
2. kementerian pertahanan, termasuk dewan pertahanan nasional
3. kesekretariatan negara yang menangani urusan presiden dan kesekretariatan militer
4. intelijen negara
5. siber dan sandi negara
6. lembaga ketahanan nasional
7. badan pencarian dan pertolongan
8. badan narkotika nasional
9. lembaga pengelola perbatasan
10. badan penanggulangan bencana
11. badan penanggulangan terorisme
12. keamanan laut
13. kejaksaan republik indonesia
14.mahkamah agung
 
di luar 14 lembaga tersebut, prajurit tni yang ingin menduduki jabatan sipil tetap harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer.
 
• perubahan batas usia pensiun tni
perubahan signifikan lainnya dalam revisi uu tni adalah mengenai batas usia pensiun, yang diatur dalam pasal 53.
pada aturan sebelumnya, usia pensiun perwira ditetapkan maksimal 58 tahun, sementara bintara dan tamtama pensiun di usia 53 tahun. namun, revisi terbaru memperpanjang batas usia pensiun berdasarkan pangkat prajurit.
 
berikut rincian batas usia pensiun dalam uu tni yang baru :
1. bintara dan tamtama : 55 tahun
2. perwira hingga pangkat kolonel : 58 tahun
3. perwira tinggi bintang 1 : 60 tahun
4. perwira tinggi bintang 2 : 61 tahun
5. perwira tinggi bintang 3 : 62 tahun
6. perwira tinggi bintang 4 : 63 tahun (dapat diperpanjang hingga dua kali berdasarkan keputusan presiden)
 
• tugas tambahan dalam uu tni
 
selain perubahan dalam jabatan dan usia pensiun, revisi uu tni juga menambahkan tugas baru bagi prajurit tni yang tertuang dalam pasal 7 ayat (15) dan (16).
1. pasal 7 ayat (15) : tni kini memiliki tugas untuk membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber.
2. pasal 7 ayat (16) : tni bertugas melindungi dan menyelamatkan warga negara indonesia (wni) serta kepentingan nasional di luar negeri.
 
dengan adanya revisi ini, diharapkan tni dapat semakin adaptif dalam menjalankan tugasnya, baik di dalam maupun luar negeri, serta memperkuat sinergi antara militer dan pemerintahan dalam menjaga stabilitas nasional. (lola)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran CURUP EKSPRESS 24 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan