Percepat Koperasi Desa Merah Putih, Kemenkum Jatim Minta Notaris Tambah Jam Kerja

BACAKORANCURUP.COM - Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Jawa Timur dikebut. Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur meminta notaris menambah waktu kerja. 

Imbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Jatim R. Fadjar Widjanarko, saat Rapat Koordinasi Teknis, Senin, 26 Mei 2025. Rapat digelar di Ruang Rapat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. 

"Pak Kakanwil sudah menegaskan kepada seluruh notaris agar mendukung percepatan ini. Salah satunya dengan mengurangi hari libur, cukup libur hari Minggu saja. Sabtu tetap bisa digunakan untuk unggah syarat pendirian KDMP ke sistem AHU," kata Fadjar. 

Ia menambahkan, hingga 26 Mei 2025, sebanyak 590 koperasi sudah tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Kemenkum Jatim juga terus memantau proses pendirian dan melakukan koordinasi rutin dengan notaris. 

Kendala teknis, seperti gangguan sistem TI, diakui masih jadi hambatan. Tapi, Fadjar memastikan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Ditjen AHU untuk mengatasinya. Tujuannya sama yaitu percepatan berdirinya koperasi desa merah putih.

Langkah percepatan ini juga melibatkan banyak pihak. Hadir dalam rapat, perwakilan dari Kemenko Pangan RI, Ditjen AHU, Dinas Koperasi Provinsi Jatim, BNI Kanwil Jatim, serta jajaran Kemenkum Jatim. 

Perwakilan Kemenko Pangan Nur Fajriani Falah menyebut kunjungan lapangan ke lima daerah — Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, dan Banyuwangi — akan dilakukan segera. "Ini bagian dari strategi percepatan pendirian KDMP. Kunjungan pertama ke Dinas Koperasi Jatim untuk pemetaan awal," jelasnya. 

Sementara itu, Nanang Abuhamid, Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi Jatim, mengungkapkan tantangan lainnya. “Jatim itu luas, ada 38 kabupaten/kota, 666 kecamatan, dan lebih dari 8.500 desa. Ini menyulitkan akses ke sistem AHU di beberapa daerah,” ujarnya.