Penyaluran Bansos Terkesan Semrawut Meluas, PT POS Terkesan Menutup-nutupi

Reporter: Nike & Nicko |

Editor: radian |

Jumat , 23 Feb 2024 - 18:11

Ilustrasi bansos--

Curupekspress.bacakoran.co - Selain bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai terkesan semrawut baru-baru ini, ternyata penyaluran beras melalui PT POS juga dinilai semrawut oleh sejumlah pihak.

Mulai dari pihak kecamatan, kelurahan, bahkan masyarakat yang ada dalam suatu kelurahan tersebut.

Dari informasi dan laporan yang diterima wartawan, penyaluran beras yang dinilai semrawut ini terjadi di Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup.

Lurah Jalan Baru Barlian Kenedi SE, mengatakan bahwa dari 200-an warga yang terdata mendapat bantuan beras tersebut. Hampir 50 persen diantaranya tidak tepat sasaran.

Bagaimana tidak dijelaskannya, banyak warga yang seharusnya mendapat bantuan beras, tetapi tidak menerima manfaat bantuan tersebut. Sedangkan warga yang tidak layak mendapat bantuan itu, malah mendapatkan bantuan tersebut.

"Kita tidak tahu bagaimana pendataannya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, data di tahun ini berupa secara signifikan. Bahkan hampir 50 persen warga kita yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut, namanya tidak terdata sebagai penerima bantuan.

Namun sebaliknya, warga yang merupakan pensiunan Abri, ASN, tauke, maupun orang-orang yang kita nilai mampu, terdata sebagai penerima. Dimana kabarnya, pendataan kali ini tidak melalui data Kemensos," ujar Barlian.

Karena itu diungkapkan Barlian, ada sekitar 70 warga di Kelurahan Jalan Baru yang namanya tidak terdata, namun diupayakan tetap mendapat bantuan beras.

Dengan cara mengalihkan bantuan untuk orang yang mampu, ataupun yang sudah meninggal dan sudah pindah domisili kepada yang kurang mampu.

Akan tetapi meski demikian, masih banyak warga tidak mampu yang belum bisa merasakan bantuan beras tersebut, karena pendataan yang semrawut.

"Kami sangat menyayangkan, dari 200an penerima bantuan beras yang terdata. Hampir 50 persen bisa dikatakan tidak tepat sasaran. Untuk itu kami berharap, nama-nama yang kami tambahkan sebagai pengganti ini, bisa dimasukkan dalam penerima bantuan tetap.

Karena kami tahu betul mana warga kami yang mampu dan tidak mampu, mana yang membutuhkan dan tidak terlalu butuh," ungkapnya.

penyaluran bansos terkesan semrawut meluas, pt pos terkesan menutup-nutupi                            curupekspress.bacakoran.co - selain bantuan program keluarga harapan (pkh) yang dinilai terkesan semrawut baru-baru ini, ternyata penyaluran beras melalui pt pos juga dinilai semrawut oleh sejumlah pihak.
mulai dari pihak kecamatan, kelurahan, bahkan masyarakat yang ada dalam suatu kelurahan tersebut.
dari informasi dan laporan yang diterima wartawan, penyaluran beras yang dinilai semrawut ini terjadi di kelurahan jalan baru kecamatan curup.
lurah jalan baru barlian kenedi se, mengatakan bahwa dari 200-an warga yang terdata mendapat bantuan beras tersebut. hampir 50 persen diantaranya tidak tepat sasaran.
baca juga:bansos tak tepat sasaran bergeming di kecamatan
baca juga:heboh! penyaluran bansos via pt pos di rejang lebong terkesan amburadul, pendamping dan dinsos tak dilibatkan
bagaimana tidak dijelaskannya, banyak warga yang seharusnya mendapat bantuan beras, tetapi tidak menerima manfaat bantuan tersebut. sedangkan warga yang tidak layak mendapat bantuan itu, malah mendapatkan bantuan tersebut.
"kita tidak tahu bagaimana pendataannya. berbeda dengan tahun sebelumnya, data di tahun ini berupa secara signifikan. bahkan hampir 50 persen warga kita yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut, namanya tidak terdata sebagai penerima bantuan.
namun sebaliknya, warga yang merupakan pensiunan abri, asn, tauke, maupun orang-orang yang kita nilai mampu, terdata sebagai penerima. dimana kabarnya, pendataan kali ini tidak melalui data kemensos," ujar barlian.
karena itu diungkapkan barlian, ada sekitar 70 warga di kelurahan jalan baru yang namanya tidak terdata, namun diupayakan tetap mendapat bantuan beras.
dengan cara mengalihkan bantuan untuk orang yang mampu, ataupun yang sudah meninggal dan sudah pindah domisili kepada yang kurang mampu.
akan tetapi meski demikian, masih banyak warga tidak mampu yang belum bisa merasakan bantuan beras tersebut, karena pendataan yang semrawut.
"kami sangat menyayangkan, dari 200an penerima bantuan beras yang terdata. hampir 50 persen bisa dikatakan tidak tepat sasaran. untuk itu kami berharap, nama-nama yang kami tambahkan sebagai pengganti ini, bisa dimasukkan dalam penerima bantuan tetap.
karena kami tahu betul mana warga kami yang mampu dan tidak mampu, mana yang membutuhkan dan tidak terlalu butuh," ungkapnya.
terpisah camat curup h gunawan wibisono sstp, pihaknya sudah mendapat laporan secara lisan perihal penyaluran beras yang semrawut tersebut.
dimana dikatakannya, perihal tersebut disampaikan secara langsung oleh lurah yang bersangkutan.
"kita sudah mendapat laporan secara lisan dari lurah. memang kalau melihat pendataan yang ada saat ini, penyaluran bantuan beras ini banyak yang tidak tepat sasaran.
karena pendataan pada tahun ini, itu berbeda dari data penerima bantuan di tahun sebelumnya.
dimana dari informasi yang saya dengar juga, pendataan penerima bantuan di tahun ini tidak dilakukan oleh pihak kemensos.
jadi jika memang ada laporan secara tertulis, nanti akan kita tindaklanjuti," terang camat.
berkenaan dengan hal ini camat juga mengharapakan, agar data penerima bantuan beras itu dapat diralat dan didata ulang.
karena menurutnya, yang namanya bantuan itu diberikan untuk orang yang membutuhkan ataupun yang tidak mampu.
karena jika bantuan diberikan kepada yang mampu, sedangkan yang tidak mampu tidak dapat. menurutnya sama saja pendataan yang dilakukan itu semrawut dan asal-asalan.
"tentu kita mengharapkan agar masyarakat kita ini sejahtera dan terbantu. jadi sudah sewajarnya jika pendataan yang dilakukan itu harus akurat.
terlebih lagi untuk ditingkat kelurahan, itu lurah dan rt rw yang lebih tau mana warganya yang membutuhkan," tutupnya.
 
 
penyaluran bansos terkesan ditutup - tutupi
 
koordinator kabupaten program keluarga harapan (pkh) kabupaten rejang lebong, firdaus menyampaikan jika penyaluran bantuan sosial (bansos) pkh yang dilakukan pihak pt pos curup saat ini terkesan sengaja ditutup - tutupi.
hal ini karena pt pos dinilai tidak ingin berkoordinasi dan melibatkan orang yang membidangi bansos tersebut, baik dinas sosial dan juga pkh rejang lebong, yang menimbulkan tanda tanya besar, ada apa ?.
"iya kita juga masih jauh berpikir mereka dengan berkoordinasi atau melibatkan, sedangkan kita ini yang membidangi dan juga harus ada laporan terkait hal tersebut, termasuk juga dinas sosial, ada apa pt pos curup yang enggan sekali penyalurannya diinformasikan kepada kami.
jangan menimbulkan pertanyaan lah, apa lagi seolah sengaja menutupi dari opd yang berkaitan," sampainya.
dikatakannya, jika pendamping pkh itu harus melaporkan progres dari penyaluran pkh yang ada di rejang lebong, baik lewat perbankan, atau lewat pt pos. atau dengan istilah yang disebut dengan rekon, sehingga bisa diketahui mana saja keluarga penerima manfaat (kpm) yang sudah melakukan transaksi atau belum transaksi dan dimaksimalkan untuk 100 % transaksi.
laporan ini disampaikan ke dinas sosial rejang lebong dan ke koordinator wilayah (korwil) pkh provinsi bengkulu.
"untuk yang pos, mereka saja enggan memberikan data, jadi kita tidak mengetahui siapa, sudah atau belum transaksi, sehingga ada kejadian beberapa kpm tidak transaksi kembali ke negara, lantaran tidak mengetahui dan tidak menerima undangan dari pt pos," ungkapnya.
yang perlu diketahui pt pos, adanya  data tersebut diberikan ke dinas sosial dan juga pkh rejang lebong, sebagai fungsi kontrol dan pengawasan, yang dilakukan, benarnya adalah data tersebut, kendati nama dan alamat juga diberikan ke pendamping pkh, buka hanya kades.
dalam hal ini fungsi kontrol bisa dilakukan, tidak ada oknum yang mengatasnamakan siapa yang memberikan bantuan, atau yang menjadi jembatan diberikan bantuan, yang secara tidak langsung mengutip pada kpm sebagai uang balas budi.
"jangan bilang pos tidak mengetahui ini, jika data diberikan pendamping dan kades, pendamping tidak bisa bermain data, kades juga tidak bisa bermain data, sehingga tidak ada istilah balas budi dari dana bansos, ditambah jika ada yang tidak layak menerima, bisa dilakukan langkah bersama, kades dan jajaran didampingi pendamping pkh, bisa musyawarah untuk mengeluarkan, nama tersebut dari bantuan sosial, pos tidak akan sejauh ini berpikir," jelasnya.
ditambah dengan adanya data baru penerima bansos, tersebut kenapa penting untuk disampaikan ke pendamping untuk diversifikasi dan didampingi terlebih dahulu, dipastikan mereka yang menerima secara langsung atau tidak, sama halnya dengan jika di bank bri, mereka yang menerima, untuk pembuatan buku tabungan dan kartu kks, atau didampingi pendamping, dan juga bank ada standar operasional prosedur (sop) yang jelas, salah satunya spesimen tanda tangan jelas, sehingga kecil kemungkinan ada yang memalsukan.
"untuk pos inikan tidak jelas sop nya seperti apa, dan memang mereka ini, menutupi sistem tersebut, yang menimbulkan pertanyaan kita, kedepan sendiri terkait hal tersebut, pihaknya akan berkoordinasi lebih jauh ke dinas sosial rejang lebong dan ke koordinator wilayah (korwil) pkh provinsi bengkulu, untuk menentukan sikap dan langkah yang akan dilakukan, dan masih menunggu sikap, dari pt pos ini, masih ingin menutupi atau tidak, dan mereka dalam hal ini ingin sistem yang seperti apa, jika memang data diberikan bersurat, kita siapa bersurat, namun jangan tidak diendahkan," pungkasnya. (ce1/ce3)