Bupati dan Wabup Rejang Lebong Koordinasi ke Kemenhub RI, Tindak Lanjuti Keluhan Warga soal Truk Batu Bara

BACAKORANCURUP.COM – Menanggapi keluhan masyarakat terkait aktivitas truk batu bara yang dinilai mengganggu kenyamanan dan keselamatan, Bupati Rejang Lebong, H.M. Fikri, SE, MAP, bersama Wakil Bupati, Dr. Hendri, S.STP, M.Si, mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi langsung ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Pada Kamis, 17 April 2025, keduanya menemui Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub RI di Jakarta.

Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari berbagai laporan masyarakat yang merasa terganggu oleh aktivitas truk batu bara, terutama di jalur yang melintasi permukiman warga dan fasilitas publik.

“Ini salah satu yang menjadi keluhan masyarakat. Tentu kami tidak tinggal diam. Karena ini merupakan jalan nasional, maka hari ini kami langsung berkoordinasi dan bertemu pihak BKT Kemenhub RI untuk mencari solusi terbaik terkait persoalan angkutan truk batu bara ini,” tegas Bupati Rejang Lebong, H.M. Fikri.

BACA JUGA:LPDP Kembali Buka 2 Program Beasiswa Luar Negeri, Buruan Daftar!

BACA JUGA:Petani Tomat Keluhkan Serangan Hama Ulat, Hasil Panen Menurun

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Rejang Lebong memaparkan berbagai data dan kondisi lapangan terkait dampak negatif dari operasional truk batu bara. Mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas, hingga polusi udara yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Rejang Lebong akan segera mengirimkan surat resmi kepada BKT Kemenhub RI yang berisi permintaan kajian teknis dan rekomendasi kebijakan untuk pengaturan operasional angkutan batu bara di wilayah Rejang Lebong.

“Melalui pertemuan ini, kami berharap ada solusi dari Kemenhub soal truk batu bara ini. Pembangunan dan ekonomi tetap harus berjalan. Tapi keselamatan dan kenyamanan warga juga harus menjadi prioritas,” ujar Wakil Bupati Rejang Lebong, Dr. Hendri.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, kepolisian, serta para pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.