Megawati Soekarno Putri Tegas Soal Revisi UU TNI, Begini Penjelasannya !

BACAKORANCURUP.COM - Ketua Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto, mengungkapkan pandangan tegas Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurutnya, Megawati menekankan pentingnya menjaga supremasi sipil dan memastikan bahwa konsep dwifungsi TNI tidak kembali diterapkan dalam sistem pemerintahan.

"Ibu hanyaberpesan satu hal, jangan sampai dwifungsi TNI kembali. Supremasi sipil harus tetap dijaga. Sementara itu, prajurit TNI juga harus mendapatkan perhatian yang layak," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.

Lebih lanjut, Megawati menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak boleh menjadi celah bagi kembalinya sistem pemerintahan ala Orde Baru, di mana militer memiliki pengaruh dominan dalam politik dan pemerintahan.

BACA JUGA:Komisi I DPR RI Setujui RUU TNI Dibawa ke Sidang Paripurna

BACA JUGA:Serangan Udara Israel di Gaza Tewaskan Kepala Pemerintahan dan Pejabat Senior Hamas

Ia menegaskan bahwa konsep supremasi sipil harus tetap menjadi pilar utama dalam demokrasi Indonesia.

"Jangan sampai kembali ke masa Orde Baru, di mana TNI begitu kuat dan berperan dominan dalam pemerintahan. Konsep yang harus kita jaga adalah supremasi sipil. Namun, di sisi lain, kesejahteraan prajurit juga harus menjadi perhatian utama," lnjut Utut.

Saat ini, Komisi I DPR bersama pemerintah telah menyepakati revisi UU TNI dan siap membawanya ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Semua fraksi di DPR telah menyetujui draf yang telah dibahas, menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sistem pertahanan negara tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Dengan sikap tegas Megawati, revisi UU TNI diharapkan tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan nilai-nilai reformasi, menghindari kembalinya dominasi militer dalam pemerintahan, serta memastikan bahwa kesejahteraan prajurit tetap menjadi prioritas.

Revisi UU TNI menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pesan Megawati mengingatkan bahwa militer harus tetap berada di jalur profesionalisme dan supremasi sipil harus dijaga. Keputusan yang diambil dalam revisi ini akan menjadi fondasi penting bagi masa depan hubungan antara pemerintah sipil dan institusi militer di Indonesia.