RUU TNI jadi Undang-undang, Berikut Poin-poin yang Berubah!

Reporter: Ari |

Editor: Radian |

Minggu , 23 Mar 2025 - 08:00

- Kesekretariatan Negara yang bertanggung jawab atas urusan kesekretariatan presiden dan militer presiden

- Intelijen negara

- Siber dan sandi negara

Lembaga Ketahanan Nasional

- Badan pencarian dan pertolongan

- Badan narkotika nasional

- Badan pengelola perbatasan

- Badan penanggulangan bencana

- Badan penanggulangan terorisme

- Keamanan laut

- Kejaksaan Republik Indonesia

- Mahkamah Agung

Di luar 14 kementerian dan lembaga tersebut, prajurit TNI aktif tetap diwajibkan untuk mundur atau pensiun jika ingin mengisi jabatan sipil lainnya.

ruu tni jadi undang-undang, berikut poin-poin yang berubah!                            bacakorancurup.com - dewan perwakilan rakyat (dpr) ri secara resmi mengesahkan revisi undang-undang (uu) nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia (tni) menjadi undang-undang.
pengesahan ini dilakukan dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung dpr ri, jakarta, pada kamis (20/3/2025).
sidang tersebut dipimpin oleh ketua dpr ri, puan maharani, dengan didampingi oleh wakil ketua dpr ri, yaitu sufmi dasco ahmad, adies kadir, dan saan mustopa.
dalam sidang tersebut, puan maharani menanyakan kepada peserta rapat apakah revisi uu tni dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. para peserta rapat pun menyatakan persetujuannya.
baca juga:trump teken perintah eksekutif untuk bubarkan departemen pendidikan as
baca juga:menhan: tak ada wajib militer dan dwifungsi dalam uu tni
perubahan dalam revisi uu tni
 
jabatan sipil
salah satu perubahan yang paling menonjol dalam revisi ini adalah ketentuan terkait jabatan tni aktif di kementerian atau lembaga sipil, yang tercantum dalam pasal 47. sebelumnya, berdasarkan pasal 47 ayat (1) uu tni lama, prajurit tni hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. namun, dalam uu tni yang baru, aturan ini diubah sehingga prajurit tni aktif diperbolehkan menempati jabatan di 14 kementerian atau lembaga tertentu.
 
daftar kementerian dan lembaga yang dimaksud mencakup:
- kementerian atau lembaga yang menangani koordinasi bidang politik dan keamanan negara
- kementerian pertahanan, termasuk dewan pertahanan nasional
- kesekretariatan negara yang bertanggung jawab atas urusan kesekretariatan presiden dan militer presiden
- intelijen negara
- siber dan sandi negara
 
lembaga ketahanan nasional
- badan pencarian dan pertolongan
- badan narkotika nasional
- badan pengelola perbatasan
- badan penanggulangan bencana
- badan penanggulangan terorisme
- keamanan laut
- kejaksaan republik indonesia
- mahkamah agung
 
di luar 14 kementerian dan lembaga tersebut, prajurit tni aktif tetap diwajibkan untuk mundur atau pensiun jika ingin mengisi jabatan sipil lainnya.
 
batas usia pensiun
perubahan lain yang diatur dalam revisi ini adalah batas usia pensiun bagi prajurit tni, sebagaimana tercantum dalam pasal 53. dalam uu lama, usia pensiun perwira tni adalah 58 tahun, sementara bintara dan tamtama pensiun pada usia 53 tahun. setelah direvisi, batas usia pensiun ditentukan berdasarkan pangkat prajurit, yaitu:
- bintara dan tamtama: 55 tahun
- perwira hingga pangkat kolonel: 58 tahun
- perwira tinggi bintang 1: 60 tahun
- perwira tinggi bintang 2: 61 tahun
- perwira tinggi bintang 3: 62 tahun
 
perwira tinggi bintang 4: 63 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang maksimal dua kali sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan presiden.
tugas pokok tni
selain itu, terdapat penambahan tugas pokok tni dalam pasal 7 ayat (15) dan (16). pasal 7 ayat (15) menetapkan bahwa tni bertugas membantu dalam menanggulangi ancaman siber. sementara itu, ayat (16) menegaskan bahwa tni memiliki tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara indonesia serta kepentingan nasional di luar negeri.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran CURUP EKSPRESS 26 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan